Kabinet Pongkaruta Sultra Mensinyalir adanya dugaan politisasi Dana Desa Di Rahantari Kabaena Barat

Zaidin Ahkam (Menelpon), MKD (Tengah), Kapitalao Jumril Amalia (kanan)

Sehubungan dengan penggunaan dana desa tahun 2018 yang terfokus untu membiayai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa sebagaimana yang disebutkan daam pasal 4 ayat (1) permendes No.19/2017 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 ,maka penting kiranya para pemangku kebijakan yang menjadi mitra jalur kordinasi didaerah oleh para kepala desa dalam hal ini BPMD setempat untuk mengawasi jalur keluar masuknya dana desa yang seharusnya untuk masyarakat, justru dipakai para kepala-kepala desa untuk memperkaya diri sendiri atau digunakan tidak sesuai dengan apa yang tertera di permendesa. bentuk-bentuk pelanggaran atau penyimpangan dana desa tersebut bisa saja dalam bentuk program kerja yang fiktif, atau ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang ada dalam program yang diusulkan dengan jumlah anggaran yang ada dalam pelaporan. dan itu kan mudah saja dimanipulasi oleh para kepala desa yang tidak tertib jika tidak adanya pengawasan yang intensif " tandas MKD ketua dewan penyantun kabinet pongkaruta sultra.

MKD mengambil contoh di salah satu desa dikabaena, yaitu desa Rahantari kecamatan kabaena barat, kabupaten bombana. berdasarkan laporan masyarakat desa rahantari, bahwa sudah mau dua tahun pak desa Rahantari menjabat, belum nampak sebuah program yang nyata dan bersentuhan langsung dengan masyarakat desa serta dirasakan manfaatnya"Tandas MKD dengan senyum santun dan berbudayanya. Pak Ebiet itu kemungkinan mengalokasikan dana desa rahantari kehal-hal yang tidak sesuai rujukan permendesa, atau mungkin seandainya ada program desa rahantari volume pekerjaan pasti tidak sesuai dengan bestek yang ada dikarenakan tidak adanya output yang nampak dari alokasi dana desa selama hampir dua tahun lebih menjabat kades rahantari kabaena barat. "Pak Ebiet pun juga tinggalnya dikendari kok bersama ibu desa, gak tinggal di desa rahantari, ya pastinya kemungkinan dana desanya dialokasikan di luar desa rahantari, dan itu tugas lembaga yang berwenang menangani langsung pengawasan penggunaan dana desa, dalam hal ini KPK" jelas MKD yang juga menjabat sebagai wakil ketua KNPI Provinsi Sultra. sebagai wakil ketua KNPI bidang politik dan ideologi, MKD mengatakan bahwa dalam minggu ini akan turun kekabaena khususnya desa rahantari untuk memeriksa dan mengawasi serta mengaudit kades rahantari pak ebit mengenai alokasi dana desa yang tidak jelas pertanggung jawabannya selama tahun 2017 sebagai perwakilan pemuda untuk memastikan tidak adanya politisasi dana desa, karena MKD perwakilan pemuda bidang ideologi dan politik. "apabila ditemukan pelanggaran, maka saya akan berkordinasi dengan wakil ketua KNPI bidang desa untuk membawa keranah penegak hukum seperti KPK,Polri,Kejaksaan, dan lembaga hukum terkait. peran serta BPMD bombana juga dibutuhkan untuk memanggil pak desa rahantari pak ebit untuk dimintai keterangannya.

penulis  : Staf kominfo kabinet pongkaruta sultra.