MKD Panatagama : “Politik identitas adalah jurus kampanye caleg yang kurang populer”

MKD LA COSSA NOSTRA PANATAGAMA

Politik identitas masih menjadi momok dalam setiap perhelatan pemilihan umum (pemilu), termasuk untuk pemilihan legislatif (pileg) 17 April mendatang. Politisasi yang menggunakan perasaan 'kekitaan' ini menjadi ‘senjata’ untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa 'sama', baik secara ras, etnisitas, dan agama. Politik identitas ini dikhawatirkan akan digunakan caleg kurang populer untuk meraih dukungan dari pemilih seras atau seagama.

Wakil KNPI Sultra bidang ideology dan politik MKD La Cossa Nostra Panatagama mengatakan, politik identitas berdampak munculnya politisi tak kompeten. Dikarenakan dalam persaingan, tak mampu berikan program nyata.

"Kan caleg itu dilihat dari bagaimana dia bisa perjuangkan aspirasi masyarakat. Karena caleg yang terpilih itu nantinya bakal memperjuangkan suara semua golongan. Bukan hanya satu golongan saja," tutur mantan ketua HMTI UHO periode 2010-2011 tersebut.

Namun dia menilai, potensi penggunaan politik identitas di Sultra masih kecil. Karena pemilih di Sultra lebih cenderung bersifat pragmatis. "Untuk pengaruh politik identitas di Sultra saya rasa kecil pengaruhnya," bebernya.

 Toleransi yang tinggi menjadi penangkal politik identitas.  untuk Sultra masih sulit diracuni politik identitas. Dimana sifat warga yang mempunyai tolerasi tinggi. Sehingga untuk politik identitas sangat tidak berpengaruh di Sultra dalam pileg 17 April nanti.  pemilih di Sultra lebih cenderung pragmatis. Dimana sebagian besar masih gampang terpengaruhi money politic. "Ini justru yang ditakutkan Karena praktek money politic yang malah ampuh digunakan calon yang kurang populer.

 Hasil negatif dari praktek politik identitas menghasilkan anggota DPRD yang buruk. Karena menang melalui cara tidak baik. "Dampak politik identitas dan money politik nyaris sama. Dimana calon dihasilkan memiliki kualitas yang tak mumpuni. Sehingga suara rakyat nantinya hanya terkesan sia-sia.

Tiap calon ada baiknya melakulan sosialisasi dengan turun langsung. Bukan menggunakan politik identitas.  Tinggal bagaimana cara mereka menjaga basis suara yang ada. Kalau soal itu terkait bagaimana strategi mereka. Sehingga tidak ada kekhawatiran yang tidak terakomodir. Karena mereka diharuskan turun menyampaikan visi-misi selama itu tidak bertentangan dengan aturan KPU,