DON 2 Sultra : "BGKR Itu OKP Siluman, Kapolda Sultra Harus Tegas Bersikap "

DON 2 sultra,  MKD La Cossa Nostra Panatagama

Kendari, www.pembasmihoax.club Pasca KPU RI mengeluarkan pengunguman resmi bahwa pasangan Capres -cawapres Jokowi -Ma'ruf Amin berhasil memenangkan hati rakyat Indonesia dengan perolehan presentase suara 55 persen dari jumlah pemilih Di Indonesia, rupanya masih ada saja sebagian kalangan yang masih bapres dan belum ikhlas menerima kenyataan.

Ya,  Di Sulawesi Tenggara tepatnya kota kendari ada perkumpulan pemuda yang mengatas namakan Barisan Gerakan Kedaulatan Rakyat (BGKR)  Berencana melakukan demonstrasi menolak hasil Pemilu,  menuntut audit forensik IT KPU, serta otopsi jenazah petugas KPPS yang dikabarkan meninggal dunia. 

Menanggapi  gerakan BGKR,  DON 2 sultra yang saat ini menjabat Wakil Ketua KNPI Sultra Bidang Ideologi  dan politik,  mengingatkan agar Kapolda Sulawesi Tenggara untuk menindak tegas para pemuda pemuda yang dianggap nya berpotensi "Makar" terhadap konstitusi.  "Gimana caranya,  para demonstran itu adalah OKP siluman,  OKP yang tidak punya legalitas karena tidak punya Badan Hukum,  mereka itu bergerak atas nama individu dan membuat nama organisasi karangan bebas " ungkap DON 2 sultra. 

Mantan ketum HMTI UHO menyebut bahwa BGKR itu semestinya tidak membodohi akal sehat rakyat,  khusus nya warga kota kendari,  "BGKR itu bukan Barisan Gerakan Kedaulatan Rakyat,  tetapi lebih tepat dikatakan Barisan Gerakan Kampret Rakyat " kalau mau jadi kampret, tidak masalah,  hanya jangan rakyat yang kemudian diper'kampret'kan dong " tutur DON 2 Sultra. 

Wakil Ketua KNPI sultra itu mengingatkan agar BGKR yang di pelopori Laode Hidayat itu supaya jangan bikin gaduh politik di Sultra,  mayoritas warga Sultra hari ini yang bapres,  sudah mulai move on dan sudah sibuk dengan aktivitas keseharian masing -masing.  "Politik itu kita maknai sebagai pesta demokrasi,  kita berpesta dan bersuka cita menyambut presiden terpilih kita,  bukan ngambek dan provokasi yang berpotensi makar terhadap konstitusi "  ungkap DON. 

Terakhir,  DON 2 sulawesi tenggara tersebut meminta ketegasan Kapolda Sultra untuk menindak dan menangkap perkumpulan orang yang mengatasnamakan OKP fiktif tersebut jika gerakan yang mereka bangun berpotensi makar terhadap pilar -pilar kebangsaan Indonesia,  "Jika aksi mereka damai, itu sah -sah saja karena kebebasan berpendapat dijamin UU,  namun jika mereka makar,  Kapolda jangan sungkan untuk menangkap orang -orang itu " tegasnya. 

Penulis : relawan demokrasi pembasmi hoax

Editor : Mafioso demokrasi pembasmi hoax.